Soal HGB Pagar Laut Tangerang, AHY Ngaku Tak Tahu: Terbit 2023, Saya Masuk 2024

综合 2025-05-25 08:33:57 4412

JAKARTA,quickq官网下载apk DISWAY.ID -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak tahu soal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang, Banten.

Ia menjelaskan sertifikat tersebut terbit pada 2023. Sementara itu, kata AHY, dirinya masuk pemerintahan pada 2024.

Soal HGB Pagar Laut Tangerang, AHY Ngaku Tak Tahu: Terbit 2023, Saya Masuk 2024

Soal HGB Pagar Laut Tangerang, AHY Ngaku Tak Tahu: Terbit 2023, Saya Masuk 2024

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," ujar pria yang akrab disapa AHY tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Soal HGB Pagar Laut Tangerang, AHY Ngaku Tak Tahu: Terbit 2023, Saya Masuk 2024

BACA JUGA:Ombudsman Soal Terbitnya HGB dan SHM Pagar Laut: Kami Bakal Minta Kejelasan dari ATR/BPN!

Soal HGB Pagar Laut Tangerang, AHY Ngaku Tak Tahu: Terbit 2023, Saya Masuk 2024

Dia mengaku tidak menerima laporan terkait adanya HGB pagar laut saat menduduki jabatan tersebut.

"Tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kepada pihak yang menyadari jika ada hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu.

BACA JUGA:Lantang Sebut Pagar Laut Hasil Swadaya Nelayan, Sandi Ternyata Sudah di-DO Kampusnya!

Sebab, kata dia, hal ini bukan soal lahan, tanah, dan juga tata ruang namun soal seluruh Indonesia.

AHY mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi HGB tersebut untuk mengetahui duduk permasalahan dan kronologi penerbitannya.

BACA JUGA:Titiek Soeharto Desak Prabowo Ungkap Pemilik Pagar Laut: Punya Siapa? Siapa yang Suruh?

"Nanti akan ketemu duduk permasalahan seperti apa. Tetapi kita ingin memastikan juga, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Kita kan harus cek sekali lagi, tidak boleh terburu-buru untuk menentukan sesuatu yang memang harus dicek secara utuh," ucapnya.

 

本文地址:http://www.china-quickq.com/news/74e599916.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Diskon Hari Kartini, Tarif Rp1 Transjakarta untuk Wanita Pada 21 April Besok

Dijemput Petugas, Bripka Madih Kembali Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

Menteri PPPA Dorong Pengembangan Program Pendampingan Fatayat NU untuk RBI

Soal Hunian DP 0 Rupiah, Anak Buah Giring Senggol Anies Lagi: Hingga Kini, Gak Sampai Seribu Unit!

Lebaran dan Pertanyaan Sakral 'Kapan', Ini Trik Menjawabnya

OJK Dukung Merger Adira dan Mandala Finance Demi Penguatan Industri Multifinance

Tanggapi Gaya Blusukan Heru Budi, Pengamat: Bisa Mudahkan Penyelesaian Masalah di Jakarta

Budi Arie Dituding Dapat Jatah 50% Judol, Istana Buka Suara!

友情链接